KATA PENGANTAR
Segala
puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini
dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak
akan sanggup menyelesaikan dengan baik.
Makalah
ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Pendidikan
Kewarga Negaraan yang membahas Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Sejak
Berlakunya UUD 1950-1959, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari
berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai
rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang
dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari
Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.
Makalah ini memuat tentang “Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Sejak Berlakunya UUD 1950-1959”..
Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Guru kami yang telah membimbing penyusun agar dapat mengerti tentang bagaimana cara kami menyusun Makalah ini.
Semoga
makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.
Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon
untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
28 November 28, 2010
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman Sampul ............................................................................. i
Kata pengantar ................................................................................ ii
Daftar Isi ..................................................................................... iii
Bab 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Pembahasan ........................................................................ 1
1. Kabinet Natsir ............................................................... 1
2. Kabinet Sukiman ............................................................. 2
3. Kabinet Wilopo ................................................................ 3
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo ................................................ 3
5. Kabinet Burhanudi Harahap .............................................. 4
6. Kabinet Alisastroamidjojo II ............................................... 5
7. Kabinet Karya
(Zaken kabinet (kabinet kerja) .......................................... 5
BAB 1
DEMOKRASI DI INDONESIA SEJAK BERLAKUNYA UUD 1950-1959
A. LATAR BELAKANG
Sebelum
Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo
besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui
perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian
pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak
17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut
sistem kabinet parlementer.
B. PEMBAHASAN
Pelaksanaan
demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni
Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis
sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan
maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa
demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang
sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 samapai 1959 merupakan masa
berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI
& Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya
kabinet
sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang berkuasa adalah :
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Setelah
bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI
adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh
Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI
menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan
yang tepat sesuai dengan kekuatannya.
Tokoh-tokoh
terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB IX, Mr. Asaat,
Mr. Moh Roem, Ir Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusuma. Program
pokoknya adalah :
a. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
b. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
c. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
e. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat
Pada
masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah
Indonesia, masalah dalam keamanan negeri, seperti gerakan DI/TII,
Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian
Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22
Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat
kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir
mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
Presiden menunjuk Sartono (ketua PNI) menjadi formatur.
Hampir 1 bulan Sartono membuat kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, tetapi gagal.
Sartono
mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 23 hari
(28 Maret 1951-18 April 1951). Presiden menunjuk Sukiman (Masyumi) dan
menunjuk Djojosukarto sebagai formatur, mereka berhasil membentuk
kabinet koalisi antara Masyumi, PNI, dan sejumlah partai kecil. Memiliki
7 pasal, mirip dengan Kabinet Natsir. Usia tidak jauh beda dengan
Kabinet Natsir karena menghadapi berbagai macam masalah seperti krisis
moral, korupsi pada setiap lembaga pemerintahan, dan kegemaran terhadap
barang-barang mewah.
Penyebab ketidakstabilan Kabinet Sukiman :
a. Hubungan
dengan militer yang kurang baik (sikap pemerintah menghadapi
pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan kurang tegas.
b. Adanya
pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar
AS, Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan
ikatan Mutual Security Act (MSA) atau UU kerjasama keamanan yang dinilai
sangat merugikan IndonesiaKarena harus memperhatikan kepentingan AS.
c. Dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat.
DPR menggugat Kabinet Sukiman sehingga mengalami kejatuhan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
3.
Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) Mendapat dukungan dari PNI,
Masyumi, PSI.Wilopo adalah tokoh PNI. Program kerja ada 6 pasal, yang
paling penting adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
Masalah yang menggoyahkan Kabinet Wilopo:
1. Masalah angkatan darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Dilatarbelakangi oleh :
a) Masalah ekonomi (perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan hasil ekspor Indonesia),
b) Reorganisasi (profesionalisasi tentara): menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan.
Parlemen
mengecam tindakan pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1952, muncul
demokrasi rakyat terhadap presiden yang menuntut presiden membubarkan
parlemen serta memintanya memimpin langsung pemerintahan sampai
diselenggarakannya pemilu, tetapi presiden menolaknya. Menteri
Pertahanan Sekjend Ali Budiharjo dan sejumlah perwira yang merasa
bertanggungjawab atas peristiwa 17 Oktober 1952 (KASD TB. Simatupang dan
KSAD A.H. Nasution) mengundurkan diri dari jabatannya. KSAD A.H.
Nasution diganti oleh Bambang Sugeng. Peristiwa ini mengakibatkan
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2.
Masalah tanah di Tanjung Morawa (kecamatan di Sumatera Timur), di mana
di daerah itu terdapat perkebunan asing. Para pengusaha asing menuntut
pengembalian lahan perkebunan mereka, tetapi rakyat menolak karena
mereka sudah menggarapnya sejak Zaman pendudukan Jepang. Pada tanggal 16
Maret 1953, terjadi pentraktoran lahan tersebut. Hal itu menimbulkan
protes dari rakyat yang disambut tembakan oleh polisi sehingga jatuh
korban di kalangan rakyat.
Peristiwa
di atas dijadikan sarana oleh kelompok yang antikabinet dan pihak
oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Mosi tidak percaya muncul di
parlemen. Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Preisden tanggal
2 Juni 1953.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
Terbentuk setelah 2 bulan Kabinet Wilopo mundur.
Mendapat dukungan dari PNI dan NU, Masyumi sebagai oposisi.
Programnya 4 pasal :
a. Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan, kemakmuran dan segera menyelenggarakan Pemilu.
b. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
c. Program luar negeri :
1) Pelaksanaan politik bebas aktif.
2) Peninjauan kembali Persetujuan KMB.
d. Penyelesaian pertikaian politik.
Kesulitan
mewujudkan peningkatan keamanan dan kemakmuran karena inflasi dan
korupsi. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menuntut Aceh sebagai
Propinsi. Daud Beurueh (pimpinan PUSA) menilai bahwa tuntutan itu
diabaikan dan menyatakan Aceh sebagian dari NII.
Penyebab jatuhya Kabinet Ali
•
Masalah angkatan darat. Setelah peristiwa 17 Oktober, Nasution
mengundurkan diri sebagai KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng.
Bambang Sugeng memohon untuk berhenti karena tugasnya dirasakan sangat
berat dan pemerintah mengangkat Bambang Utoyo sebagai KSAD baru, tetapi
Angkatan Darat di bawah KSAD Zulkifli Lubis menolak. Ketika Bambang
Utoyo dilantik pada tanggal 27 Juni 1955, TNI AD memboikot pengangkatan
itu karena Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak pernah berkantor di
Markas Besar Angkatan Darat (MBAD).
Karena
berbagai hal di atas, kabinet ini dinilai gagal. Pada tanggal 24 Juli
1955, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada wakil Presiden.
Di
balik kegagalannya, kabinet Ali memiliki kesuksesan, di antaranya
adalah menyiapkan pemilihan umum dan menyelenggarakan konferensi Asia
Afrika.
5. Kabinet Burhanudi Harahap (12 Agustus 1955-3Maret 1956)
Burhanudin
Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk partai oposisi.
Hasil yang menonjol adalah penyelenggaraan Pemilu untuk yang pertama
kalinya bagi Indonesia. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 September
1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk
memilih anggota Konstituante.
Peristiwa
tanggal 27 Juni 1955 berhasil diselesaikan dengan mengembalikan
Nasution sebagai KSAD. Prestasi lainnya adalah pembubaran Uni Indonesia
Belanda. Setelah hasil-hasil pemilihan umum di ketahui mengubah susunan
dan keseimbangan perwakilan di DPR. Tanggal 3 Maret 1956, Kabinet
Burhanudin mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ini
merupakan kabinet peralihan dari DPR. Sementara ke DPR hasil Pemilu.
6. Kabinet Alisastroamidjojo II
Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.
Program pokok kabinet ini :
a. Pembatalan
KMB pada tanggal 3 Mei 1956 untuk memperbaiki masalah ekonomi yang
mengalami kesulitan, disusul oleh munculnya gerakan separatisme yang
dikenal dengan PRRI/Permesta.
b. Perjuangan mengembalikan Iriran Barat ke pangkuan RI.
c. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian.
d. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.
e. Tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden.
Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri.
7. Kabinet Karya (Zaken kabinet (kabinet kerja)) (9 April 1957-10 Juli 1959)
Resmi
dilantik 9 April 1957 tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen. Di
bawah 3 orang wakil PM, yaitu Hardi, Idham Chalid dan Leimena. Untuk
mengatasi masalah Irian Barat dan keuangan yang sangat buruk, menyusun 5
pasal (Pancakarya)
a. Membentuk dewan nasional dan menampung/menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada di masyarakat.
b. Normalisasi keadaan Republik.
c. Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB.
d. Memperjuangkan Irian Barat.
e. Mempercepat proses pembangunan.
Mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) pada tanggal 14 September 1957.
Tanggal
30 November 1957 perstiwa percobaan pembunuhan atas presiden Soekarno
(Peristiwa Cikini) pelaku diduga pemuda pendukung Zulkifli Lubis.
Prestasi yang didapat:
•
Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia dengan deklarasi
Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Melalui deklarasi Djuanda
tercipta Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan
satu kesatuan yang utuh dan bulat.
0 komentar:
Posting Komentar