KATA PENGANTAR Syukur alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah yang maha esa yang selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Sejalan dengan dinamika bangsa ini yang masih terus mencari bentuk yang lebih baik untuk menghasilkan generasi cerdas yang berbudi,maka saya membuat makalah ini sesuai dengan pendekatan materi yang diberikan dengan tujuan agar para mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta mampu bersikap positif kepada sesama manusia, dan ikut serta melestarikan lingkungan alam sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugrah Allah yang maha pemurah. saya telah berusaha menyusun makalah ini sebaik mungkin. Akan tetapi, saya menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik da saran dari berbagai pihak untuk perbaikan isi makalah ini agar bisa terwujud dengan lebih baik. PENDAHULUAN Ketika gelombang demokrasi melanda dunia di awal abad ke 19, pembicaraan mengenai perluasan keterlibatan rakyat dalam proses politik semakin penting. Apalagi setelah bubarnya salah satu negara adidaya yaitu Uni Soviet, yang diikuti dengan tercerai berainya persekutuan negara – negara blok Timur, posisi rakyat dalam ikut menentukan kepemimpinan politik kembali mendapat perhatian. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan. Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan sewenang – wenang. Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut, tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang. Tetapi pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. Maka pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasian kekuasaan semata. Cara termudah yang dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon demokrasi yang dapat dengan mudah diselewengkan oleh penguasa otoriter untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka selain teratur dan berkesinambungan, masalah system atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal penting yang harus diperhatikan BAB I A. FUNGSI PEMILIHAN UMUM Pemilu memberikan kontribusi mendasar untuk pemerintahan yang demokratis. Karena demokrasi-langsung bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik yang dibuat langsung oleh seluruh tubuh berkualitas warga negara-adalah praktis dalam masyarakat paling modern, pemerintahan yang demokratis harus dilakukan melalui perwakilan. Pemilihan memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan untuk menahan mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka di kantor. Akuntabilitas dapat dirusak ketika pemimpin terpilih tidak peduli apakah mereka terpilih kembali atau ketika, karena alasan historis atau lainnya, satu partai atau koalisi yang begitu dominan yang ada secara efektif ada pilihan bagi pemilih antara kandidat alternatif, partai, atau kebijakan. Namun demikian, kemungkinan para pemimpin mengendalikan dengan mengharuskan mereka untuk tunduk pada pemilihan umum reguler dan periodik membantu untuk memecahkan masalah suksesi dalam kepemimpinan dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi kelanjutan demokrasi. Selain itu, dimana proses pemilihan yang kompetitif dan kekuatan kandidat atau partai untuk mengekspos catatan mereka dan niat masa depan untuk pengawasan populer, pemilu berfungsi sebagai forum untuk diskusi tentang isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik. Pemilihan demikian memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan respon dari pemerintahan demokratis dengan kehendak rakyat. Mereka juga berfungsi untuk melegitimasi tindakan mereka yang memegang kekuasaan, fungsi yang dilakukan sampai batas tertentu bahkan oleh pemilihan yang kompetitif. Pemilihan juga memperkuat stabilitas dan legitimasi dari masyarakat politik. Seperti hari libur nasional memperingati pengalaman umum, pemilihan warga negara untuk menghubungkan satu sama lain dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup pemerintahan. Akibatnya, pemilu membantu untuk memfasilitasi integrasi sosial dan politik. Akhirnya, pemilu melayani tujuan aktualisasi diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Apapun kebutuhan lainnya mungkin pemilih, partisipasi dalam pemilu berfungsi untuk memperkuat harga diri mereka dan harga diri. Voting memberi orang kesempatan untuk memiliki mereka mengatakan dan, melalui keberpihakan mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk merasakan rasa memiliki. Bahkan nonvoting memenuhi kebutuhan dari beberapa orang untuk mengekspresikan keterasingan mereka dari komunitas politik. Untuk tepatnya alasan ini, perjuangan panjang untuk hak untuk memilih dan permintaan untuk kesetaraan dalam partisipasi pemilu dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan manusia yang mendalam untuk pemenuhan pribadi. Apakah yang diselenggarakan di bawah rezim otoriter atau demokratis, pemilu memiliki aspek ritual. Pemilu dan kampanye sebelumnya mereka adalah peristiwa dramatis yang disertai dengan aksi unjuk rasa, spanduk, poster, tombol, judul, dan liputan televisi, yang semuanya meminta perhatian kepada pentingnya partisipasi dalam acara tersebut. Calon, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan yang mewakili beragam tujuan memohon simbol nasionalisme atau patriotisme, reformasi atau revolusi, kejayaan masa lalu atau janji masa depan. Apapun variasi nasional, regional, atau lokal aneh, pemilu adalah peristiwa-peristiwa itu, dengan membangkitkan emosi dan menyalurkan mereka ke arah simbol kolektif, memecahkan monoton kehidupan sehari-hari dan perhatian fokus pada nasib umum. Pemilu memberikan kontribusi mendasar untuk pemerintahan yang demokratis. Karena demokrasi langsung -bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik yang dibuat langsung oleh seluruh tubuh berkualitas warga negara-adalah praktis dalam masyarakat paling modern, pemerintahan yang demokratis harus dilakukan melalui perwakilan. Pemilihan memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan untuk menahan mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka di kantor. Akuntabilitas dapat dirusak ketika pemimpin terpilih tidak peduli apakah mereka terpilih kembali atau ketika, karena alasan historis atau lainnya, satu partai atau koalisi yang begitu dominan yang ada secara efektif ada pilihan bagi pemilih antara kandidat alternatif, partai, atau kebijakan. Namun demikian, kemungkinan para pemimpin mengendalikan dengan mengharuskan mereka untuk tunduk pada pemilihan umum reguler dan periodik membantu untuk memecahkan masalah suksesi dalam kepemimpinan dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi kelanjutan demokrasi. Selain itu, dimana proses pemilihan yang kompetitif dan kekuatan kandidat atau partai untuk mengekspos catatan mereka dan niat masa depan untuk pengawasan populer, pemilu berfungsi sebagai forum untuk diskusi tentang isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik . Pemilihan demikian memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan respon dari pemerintahan demokratis dengan kehendak rakyat. Mereka juga berfungsi untuk melegitimasi tindakan mereka yang memegang kekuasaan, fungsi yang dilakukan sampai batas tertentu bahkan oleh pemilihan yang kompetitif. Pemilihan juga memperkuat stabilitas dan legitimasi dari masyarakat politik. Seperti hari libur nasional memperingati pengalaman umum, pemilihan warga negara untuk menghubungkan satu sama lain dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup dari pemerintahan . Akibatnya, pemilu membantu untuk memfasilitasi integrasi sosial dan politik. Akhirnya, pemilu melayani tujuan aktualisasi diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Apapun kebutuhan lainnya mungkin pemilih, partisipasi dalam pemilu berfungsi untuk memperkuat harga diri mereka dan harga diri. Voting memberi orang kesempatan untuk memiliki mereka mengatakan dan, melalui keberpihakan mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk merasakan rasa memiliki. Bahkan nonvoting memenuhi kebutuhan dari beberapa orang untuk mengekspresikan keterasingan mereka dari komunitas politik. Untuk tepatnya alasan iniscript pertempuran panjang untuk hak untuk memilih dan permintaan untuk kesetaraan dalam partisipasi pemilu dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan manusia yang mendalam untuk pemenuhan pribadi. Apakah yang diselenggarakan di bawah rezim otoriter atau demokratis, pemilu memiliki aspek ritual. Pemilu dan kampanye sebelumnya mereka adalah peristiwa dramatis yang disertai dengan aksi unjuk rasa, spanduk, poster, tombol, judul, dan liputan televisi, yang semuanya meminta perhatian kepada pentingnya partisipasi dalam acara tersebut. Calon, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan yang mewakili beragam tujuan memohon simbol nasionalisme atau patriotisme, reformasi atau revolusi, kejayaan masa lalu atau janji masa depan. Apapun variasi nasional, regional, atau lokal aneh, pemilu adalah peristiwa-peristiwa itu, dengan membangkitkan emosi dan menyalurkan mereka ke arah simbol kolektif, memecahkan monoton kehidupan sehari-hari dan perhatian fokus pada nasib umum. B. CIRI-CIRI PEMILU DEMOKRATIS 1. Dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 2. Undang-Undang Pemilu harus demokratis, berdiri diatas kepentingan semua peserta pemilu dan segenap rakyat 3. Peraturan-peraturan Pemilu yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu harus menjunjung tinggi keadilan dan tidak multi tafsir (seperti yang terdapat dalam UU no.22 thn.2007 ttg Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU no.73 thn.2009 bab VII pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU No.16 thn.2010 bab VIII pasal 65 huruf b) dan harus berdasarkan UU yang berlaku untuk itu 4. Para penyelenggara pemilu dari tingkat KPU di pusat sampai di KPPS, Bawaslu sampai ke PPL,haruslah orang-orang yang independen/netral, bukan PNS/Guru/Dosen/Partisan, seperti yang terjadi sampai saat ini (Pemilu 2009 dan Pemilukada 2010) ; 5. Pendanaan pemilu yang bernilai TRILYUNAN rph 6. itu hendaknya dialokasikan secara berkeadilan dan rasional, sebab ternyata serapan dana pemilu itu (bagian) terbesar ada di tingkat KPU-RI,BAWASLU-RI, KPU Propinsi dan PANWASLU Propinsi sedangkan alokasi dana pemilu untuk PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sangat-sangat kecil, sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 perlu ditingkatkan lagi dengan besaran 60 sampai 100% ; 7. Pihak Pemerintah harus NETRAL, termasuk PNS dan tidak MENGINTERVENSI pihak Penyelenggara Pemilu/Pemilukada, meskipun Dana nya disiapkan oleh pemerintah atasnama Negara ; 8. TNI dan POLRI jangan terus "dipasung" hak konstitusionalnya, berilah mereka "hak memilih" dalam pemilu tahun 2014, supaya semakin demokratislah pemilu kita; 9. Oknum Penyelenggara Pemilu yang KORUPSI, langsung dipecat dan dipenjarakan, sedangkan oknum Pemerintah yang mengintervensi KPU dan Bawaslu disemua tingkatan, segera DIBEBASKAN dari jabatan dan diproses hukum. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP C. Perkembangan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan selama 9 kali yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Amandemen ke-4 UUD 1945 tahun 2002, pilpres yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres pertama diadakan pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan pilkada juga dimasukkan sebagai rezim pemilu. Sekarang, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pilpres diadakan setiap 5 tahun sekali. Asas pada Zaman Orde Baru dan Zaman Reformasi Orde Baru Asas "LUBER" yaitu : Langsung: pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum: pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas: pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia: suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Reformasi Asas "Jurdil" yaitu : Jujur: pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Adil: perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Asal-usul Pemilu di Indonesia Selama lima tahun pertama kemerdekaan bangsa Indonesia, sering diselenggarakan pemilu di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Pemilu ini untuk memilih memilih wakil-wakil daerah. Pemilu ini tidak demokratis karena pamong pro-Belanda mengintimidasi rakyat agar tidak memilih calon pro-Republiken. Selain itu selalu terjadi pula penangkapan aktivis politik Republiken dalam setiap pemilu. PEMILU 1955 Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini disebut Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu ini diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Pemilu DPR 29 September 1955. Pemilu Konstituante 15 Desember 1955. PEMILU 1977 Pemilu kedua diselenggarakan 5 Juli 1971. Para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Namun, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu. Dalam Pemilu ini, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu terjadwal sekali dalam 5 tahun dan pesertanya hanyalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan karya. Keadaan ini membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. PEMILU 1999 Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.Lima besar Pemilu 1999 PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Walaupun PDIP meraih suara terbanyak, yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari PKB, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Selasa, 18 September 2012

KATA PENGANTAR Syukur alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah yang maha esa yang selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Sejalan dengan dinamika bangsa ini yang masih terus mencari bentuk yang lebih baik untuk menghasilkan generasi cerdas yang berbudi,maka saya membuat makalah ini sesuai dengan pendekatan materi yang diberikan dengan tujuan agar para mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta mampu bersikap positif kepada sesama manusia, dan ikut serta melestarikan lingkungan alam sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugrah Allah yang maha pemurah. saya telah berusaha menyusun makalah ini sebaik mungkin. Akan tetapi, saya menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik da saran dari berbagai pihak untuk perbaikan isi makalah ini agar bisa terwujud dengan lebih baik. PENDAHULUAN Ketika gelombang demokrasi melanda dunia di awal abad ke 19, pembicaraan mengenai perluasan keterlibatan rakyat dalam proses politik semakin penting. Apalagi setelah bubarnya salah satu negara adidaya yaitu Uni Soviet, yang diikuti dengan tercerai berainya persekutuan negara – negara blok Timur, posisi rakyat dalam ikut menentukan kepemimpinan politik kembali mendapat perhatian. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan. Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan sewenang – wenang. Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut, tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang. Tetapi pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. Maka pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasian kekuasaan semata. Cara termudah yang dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon demokrasi yang dapat dengan mudah diselewengkan oleh penguasa otoriter untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka selain teratur dan berkesinambungan, masalah system atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal penting yang harus diperhatikan BAB I A. FUNGSI PEMILIHAN UMUM Pemilu memberikan kontribusi mendasar untuk pemerintahan yang demokratis. Karena demokrasi-langsung bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik yang dibuat langsung oleh seluruh tubuh berkualitas warga negara-adalah praktis dalam masyarakat paling modern, pemerintahan yang demokratis harus dilakukan melalui perwakilan. Pemilihan memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan untuk menahan mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka di kantor. Akuntabilitas dapat dirusak ketika pemimpin terpilih tidak peduli apakah mereka terpilih kembali atau ketika, karena alasan historis atau lainnya, satu partai atau koalisi yang begitu dominan yang ada secara efektif ada pilihan bagi pemilih antara kandidat alternatif, partai, atau kebijakan. Namun demikian, kemungkinan para pemimpin mengendalikan dengan mengharuskan mereka untuk tunduk pada pemilihan umum reguler dan periodik membantu untuk memecahkan masalah suksesi dalam kepemimpinan dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi kelanjutan demokrasi. Selain itu, dimana proses pemilihan yang kompetitif dan kekuatan kandidat atau partai untuk mengekspos catatan mereka dan niat masa depan untuk pengawasan populer, pemilu berfungsi sebagai forum untuk diskusi tentang isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik. Pemilihan demikian memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan respon dari pemerintahan demokratis dengan kehendak rakyat. Mereka juga berfungsi untuk melegitimasi tindakan mereka yang memegang kekuasaan, fungsi yang dilakukan sampai batas tertentu bahkan oleh pemilihan yang kompetitif. Pemilihan juga memperkuat stabilitas dan legitimasi dari masyarakat politik. Seperti hari libur nasional memperingati pengalaman umum, pemilihan warga negara untuk menghubungkan satu sama lain dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup pemerintahan. Akibatnya, pemilu membantu untuk memfasilitasi integrasi sosial dan politik. Akhirnya, pemilu melayani tujuan aktualisasi diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Apapun kebutuhan lainnya mungkin pemilih, partisipasi dalam pemilu berfungsi untuk memperkuat harga diri mereka dan harga diri. Voting memberi orang kesempatan untuk memiliki mereka mengatakan dan, melalui keberpihakan mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk merasakan rasa memiliki. Bahkan nonvoting memenuhi kebutuhan dari beberapa orang untuk mengekspresikan keterasingan mereka dari komunitas politik. Untuk tepatnya alasan ini, perjuangan panjang untuk hak untuk memilih dan permintaan untuk kesetaraan dalam partisipasi pemilu dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan manusia yang mendalam untuk pemenuhan pribadi. Apakah yang diselenggarakan di bawah rezim otoriter atau demokratis, pemilu memiliki aspek ritual. Pemilu dan kampanye sebelumnya mereka adalah peristiwa dramatis yang disertai dengan aksi unjuk rasa, spanduk, poster, tombol, judul, dan liputan televisi, yang semuanya meminta perhatian kepada pentingnya partisipasi dalam acara tersebut. Calon, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan yang mewakili beragam tujuan memohon simbol nasionalisme atau patriotisme, reformasi atau revolusi, kejayaan masa lalu atau janji masa depan. Apapun variasi nasional, regional, atau lokal aneh, pemilu adalah peristiwa-peristiwa itu, dengan membangkitkan emosi dan menyalurkan mereka ke arah simbol kolektif, memecahkan monoton kehidupan sehari-hari dan perhatian fokus pada nasib umum. Pemilu memberikan kontribusi mendasar untuk pemerintahan yang demokratis. Karena demokrasi langsung -bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik yang dibuat langsung oleh seluruh tubuh berkualitas warga negara-adalah praktis dalam masyarakat paling modern, pemerintahan yang demokratis harus dilakukan melalui perwakilan. Pemilihan memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan untuk menahan mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka di kantor. Akuntabilitas dapat dirusak ketika pemimpin terpilih tidak peduli apakah mereka terpilih kembali atau ketika, karena alasan historis atau lainnya, satu partai atau koalisi yang begitu dominan yang ada secara efektif ada pilihan bagi pemilih antara kandidat alternatif, partai, atau kebijakan. Namun demikian, kemungkinan para pemimpin mengendalikan dengan mengharuskan mereka untuk tunduk pada pemilihan umum reguler dan periodik membantu untuk memecahkan masalah suksesi dalam kepemimpinan dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi kelanjutan demokrasi. Selain itu, dimana proses pemilihan yang kompetitif dan kekuatan kandidat atau partai untuk mengekspos catatan mereka dan niat masa depan untuk pengawasan populer, pemilu berfungsi sebagai forum untuk diskusi tentang isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik . Pemilihan demikian memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan respon dari pemerintahan demokratis dengan kehendak rakyat. Mereka juga berfungsi untuk melegitimasi tindakan mereka yang memegang kekuasaan, fungsi yang dilakukan sampai batas tertentu bahkan oleh pemilihan yang kompetitif. Pemilihan juga memperkuat stabilitas dan legitimasi dari masyarakat politik. Seperti hari libur nasional memperingati pengalaman umum, pemilihan warga negara untuk menghubungkan satu sama lain dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup dari pemerintahan . Akibatnya, pemilu membantu untuk memfasilitasi integrasi sosial dan politik. Akhirnya, pemilu melayani tujuan aktualisasi diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Apapun kebutuhan lainnya mungkin pemilih, partisipasi dalam pemilu berfungsi untuk memperkuat harga diri mereka dan harga diri. Voting memberi orang kesempatan untuk memiliki mereka mengatakan dan, melalui keberpihakan mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk merasakan rasa memiliki. Bahkan nonvoting memenuhi kebutuhan dari beberapa orang untuk mengekspresikan keterasingan mereka dari komunitas politik. Untuk tepatnya alasan iniscript pertempuran panjang untuk hak untuk memilih dan permintaan untuk kesetaraan dalam partisipasi pemilu dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan manusia yang mendalam untuk pemenuhan pribadi. Apakah yang diselenggarakan di bawah rezim otoriter atau demokratis, pemilu memiliki aspek ritual. Pemilu dan kampanye sebelumnya mereka adalah peristiwa dramatis yang disertai dengan aksi unjuk rasa, spanduk, poster, tombol, judul, dan liputan televisi, yang semuanya meminta perhatian kepada pentingnya partisipasi dalam acara tersebut. Calon, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan yang mewakili beragam tujuan memohon simbol nasionalisme atau patriotisme, reformasi atau revolusi, kejayaan masa lalu atau janji masa depan. Apapun variasi nasional, regional, atau lokal aneh, pemilu adalah peristiwa-peristiwa itu, dengan membangkitkan emosi dan menyalurkan mereka ke arah simbol kolektif, memecahkan monoton kehidupan sehari-hari dan perhatian fokus pada nasib umum. B. CIRI-CIRI PEMILU DEMOKRATIS 1. Dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 2. Undang-Undang Pemilu harus demokratis, berdiri diatas kepentingan semua peserta pemilu dan segenap rakyat 3. Peraturan-peraturan Pemilu yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu harus menjunjung tinggi keadilan dan tidak multi tafsir (seperti yang terdapat dalam UU no.22 thn.2007 ttg Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU no.73 thn.2009 bab VII pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU No.16 thn.2010 bab VIII pasal 65 huruf b) dan harus berdasarkan UU yang berlaku untuk itu 4. Para penyelenggara pemilu dari tingkat KPU di pusat sampai di KPPS, Bawaslu sampai ke PPL,haruslah orang-orang yang independen/netral, bukan PNS/Guru/Dosen/Partisan, seperti yang terjadi sampai saat ini (Pemilu 2009 dan Pemilukada 2010) ; 5. Pendanaan pemilu yang bernilai TRILYUNAN rph 6. itu hendaknya dialokasikan secara berkeadilan dan rasional, sebab ternyata serapan dana pemilu itu (bagian) terbesar ada di tingkat KPU-RI,BAWASLU-RI, KPU Propinsi dan PANWASLU Propinsi sedangkan alokasi dana pemilu untuk PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sangat-sangat kecil, sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 perlu ditingkatkan lagi dengan besaran 60 sampai 100% ; 7. Pihak Pemerintah harus NETRAL, termasuk PNS dan tidak MENGINTERVENSI pihak Penyelenggara Pemilu/Pemilukada, meskipun Dana nya disiapkan oleh pemerintah atasnama Negara ; 8. TNI dan POLRI jangan terus "dipasung" hak konstitusionalnya, berilah mereka "hak memilih" dalam pemilu tahun 2014, supaya semakin demokratislah pemilu kita; 9. Oknum Penyelenggara Pemilu yang KORUPSI, langsung dipecat dan dipenjarakan, sedangkan oknum Pemerintah yang mengintervensi KPU dan Bawaslu disemua tingkatan, segera DIBEBASKAN dari jabatan dan diproses hukum. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP C. Perkembangan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan selama 9 kali yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Amandemen ke-4 UUD 1945 tahun 2002, pilpres yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres pertama diadakan pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan pilkada juga dimasukkan sebagai rezim pemilu. Sekarang, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pilpres diadakan setiap 5 tahun sekali. Asas pada Zaman Orde Baru dan Zaman Reformasi Orde Baru Asas "LUBER" yaitu : Langsung: pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum: pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas: pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia: suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Reformasi Asas "Jurdil" yaitu : Jujur: pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Adil: perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Asal-usul Pemilu di Indonesia Selama lima tahun pertama kemerdekaan bangsa Indonesia, sering diselenggarakan pemilu di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Pemilu ini untuk memilih memilih wakil-wakil daerah. Pemilu ini tidak demokratis karena pamong pro-Belanda mengintimidasi rakyat agar tidak memilih calon pro-Republiken. Selain itu selalu terjadi pula penangkapan aktivis politik Republiken dalam setiap pemilu. PEMILU 1955 Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini disebut Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu ini diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Pemilu DPR 29 September 1955. Pemilu Konstituante 15 Desember 1955. PEMILU 1977 Pemilu kedua diselenggarakan 5 Juli 1971. Para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Namun, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu. Dalam Pemilu ini, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu terjadwal sekali dalam 5 tahun dan pesertanya hanyalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan karya. Keadaan ini membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. PEMILU 1999 Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.Lima besar Pemilu 1999 PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Walaupun PDIP meraih suara terbanyak, yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari PKB, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Diposting oleh admin di 07.56 | Selasa, 18 September 2012 | 0 komentar

Label: Makalah, Makalah Pendidikan, Makalah Pendidikan Kewarganegaraan, Makalah PPKN, Makalah Sejarah

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah yang maha esa yang selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Sejalan dengan dinamika bangsa ini yang masih terus mencari bentuk yang lebih baik untuk menghasilkan generasi cerdas yang berbudi,maka saya membuat makalah ini sesuai dengan pendekatan materi yang diberikan dengan tujuan agar para mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta mampu bersikap positif kepada sesama manusia, dan ikut serta melestarikan lingkungan alam sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugrah Allah yang maha pemurah. saya telah berusaha menyusun makalah ini sebaik mungkin. Akan tetapi, saya menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik da saran dari berbagai pihak untuk perbaikan isi makalah ini agar bisa terwujud dengan lebih baik.

PENDAHULUAN

Ketika gelombang demokrasi melanda dunia di awal abad ke 19, pembicaraan mengenai perluasan keterlibatan rakyat dalam proses politik semakin penting. Apalagi setelah bubarnya salah satu negara adidaya yaitu Uni Soviet, yang diikuti dengan tercerai berainya persekutuan negara – negara blok Timur, posisi rakyat dalam ikut menentukan kepemimpinan politik kembali mendapat perhatian.

Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan. Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan sewenang – wenang. Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut, tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang. Tetapi pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. Maka pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasian kekuasaan semata. Cara termudah yang dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon demokrasi yang dapat dengan mudah diselewengkan oleh penguasa otoriter untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka selain teratur dan berkesinambungan, masalah system atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal penting yang harus diperhatikan

BAB I

A. FUNGSI PEMILIHAN UMUM

Pemilu memberikan kontribusi mendasar untuk pemerintahan yang demokratis. Karena demokrasi-langsung bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik yang dibuat langsung oleh seluruh tubuh berkualitas warga negara-adalah praktis dalam masyarakat paling modern, pemerintahan yang demokratis harus dilakukan melalui perwakilan. Pemilihan memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan untuk menahan mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka di kantor. Akuntabilitas dapat dirusak ketika pemimpin terpilih tidak peduli apakah mereka terpilih kembali atau ketika, karena alasan historis atau lainnya, satu partai atau koalisi yang begitu dominan yang ada secara efektif ada pilihan bagi pemilih antara kandidat alternatif, partai, atau kebijakan. Namun demikian, kemungkinan para pemimpin mengendalikan dengan mengharuskan mereka untuk tunduk pada pemilihan umum reguler dan periodik membantu untuk memecahkan masalah suksesi dalam kepemimpinan dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi kelanjutan demokrasi. Selain itu, dimana proses pemilihan yang kompetitif dan kekuatan kandidat atau partai untuk mengekspos catatan mereka dan niat masa depan untuk pengawasan populer, pemilu berfungsi sebagai forum untuk diskusi tentang isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik. Pemilihan demikian memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan respon dari pemerintahan demokratis dengan kehendak rakyat. Mereka juga berfungsi untuk melegitimasi tindakan mereka yang memegang kekuasaan, fungsi yang dilakukan sampai batas tertentu bahkan oleh pemilihan yang kompetitif.

Pemilihan juga memperkuat stabilitas dan legitimasi dari masyarakat politik. Seperti hari libur nasional memperingati pengalaman umum, pemilihan warga negara untuk menghubungkan satu sama lain dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup pemerintahan. Akibatnya, pemilu membantu untuk memfasilitasi integrasi sosial dan politik.

Akhirnya, pemilu melayani tujuan aktualisasi diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Apapun kebutuhan lainnya mungkin pemilih, partisipasi dalam pemilu berfungsi untuk memperkuat harga diri mereka dan harga diri. Voting memberi orang kesempatan untuk memiliki mereka mengatakan dan, melalui keberpihakan mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk merasakan rasa memiliki. Bahkan nonvoting memenuhi kebutuhan dari beberapa orang untuk mengekspresikan keterasingan mereka dari komunitas politik. Untuk tepatnya alasan ini, perjuangan panjang untuk hak untuk memilih dan permintaan untuk kesetaraan dalam partisipasi pemilu dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan manusia yang mendalam untuk pemenuhan pribadi.

Apakah yang diselenggarakan di bawah rezim otoriter atau demokratis, pemilu memiliki aspek ritual. Pemilu dan kampanye sebelumnya mereka adalah peristiwa dramatis yang disertai dengan aksi unjuk rasa, spanduk, poster, tombol, judul, dan liputan televisi, yang semuanya meminta perhatian kepada pentingnya partisipasi dalam acara tersebut. Calon, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan yang mewakili beragam tujuan memohon simbol nasionalisme atau patriotisme, reformasi atau revolusi, kejayaan masa lalu atau janji masa depan. Apapun variasi nasional, regional, atau lokal aneh, pemilu adalah peristiwa-peristiwa itu, dengan membangkitkan emosi dan menyalurkan mereka ke arah simbol kolektif, memecahkan monoton kehidupan sehari-hari dan perhatian fokus pada nasib umum.

Pemilu memberikan kontribusi mendasar untuk pemerintahan yang demokratis. Karena demokrasi langsung -bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik yang dibuat langsung oleh seluruh tubuh berkualitas warga negara-adalah praktis dalam masyarakat paling modern, pemerintahan yang demokratis harus dilakukan melalui perwakilan. Pemilihan memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan untuk menahan mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka di kantor. Akuntabilitas dapat dirusak ketika pemimpin terpilih tidak peduli apakah mereka terpilih kembali atau ketika, karena alasan historis atau lainnya, satu partai atau koalisi yang begitu dominan yang ada secara efektif ada pilihan bagi pemilih antara kandidat alternatif, partai, atau kebijakan. Namun demikian, kemungkinan para pemimpin mengendalikan dengan mengharuskan mereka untuk tunduk pada pemilihan umum reguler dan periodik membantu untuk memecahkan masalah suksesi dalam kepemimpinan dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi kelanjutan demokrasi. Selain itu, dimana proses pemilihan yang kompetitif dan kekuatan kandidat atau partai untuk mengekspos catatan mereka dan niat masa depan untuk pengawasan populer, pemilu berfungsi sebagai forum untuk diskusi tentang isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik . Pemilihan demikian memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan respon dari pemerintahan demokratis dengan kehendak rakyat. Mereka juga berfungsi untuk melegitimasi tindakan mereka yang memegang kekuasaan, fungsi yang dilakukan sampai batas tertentu bahkan oleh pemilihan yang kompetitif.

Pemilihan juga memperkuat stabilitas dan legitimasi dari masyarakat politik. Seperti hari libur nasional memperingati pengalaman umum, pemilihan warga negara untuk menghubungkan satu sama lain dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup dari pemerintahan . Akibatnya, pemilu membantu untuk memfasilitasi integrasi sosial dan politik.

Akhirnya, pemilu melayani tujuan aktualisasi diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Apapun kebutuhan lainnya mungkin pemilih, partisipasi dalam pemilu berfungsi untuk memperkuat harga diri mereka dan harga diri. Voting memberi orang kesempatan untuk memiliki mereka mengatakan dan, melalui keberpihakan mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk merasakan rasa memiliki. Bahkan nonvoting memenuhi kebutuhan dari beberapa orang untuk mengekspresikan keterasingan mereka dari komunitas politik. Untuk tepatnya alasan iniscript pertempuran panjang untuk hak untuk memilih dan permintaan untuk kesetaraan dalam partisipasi pemilu dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan manusia yang mendalam untuk pemenuhan pribadi.

B. CIRI-CIRI PEMILU DEMOKRATIS

1. Dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. Undang-Undang Pemilu harus demokratis, berdiri diatas kepentingan semua peserta pemilu dan segenap rakyat

3. Peraturan-peraturan Pemilu yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu harus menjunjung tinggi keadilan dan tidak multi tafsir (seperti yang terdapat dalam UU no.22 thn.2007 ttg Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU no.73 thn.2009 bab VII pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU No.16 thn.2010 bab VIII pasal 65 huruf b) dan harus berdasarkan UU yang berlaku untuk itu

4. Para penyelenggara pemilu dari tingkat KPU di pusat sampai di KPPS, Bawaslu sampai ke PPL,haruslah orang-orang yang independen/netral, bukan PNS/Guru/Dosen/Partisan, seperti yang terjadi sampai saat ini (Pemilu 2009 dan Pemilukada 2010) ;

5. Pendanaan pemilu yang bernilai TRILYUNAN rph

6. itu hendaknya dialokasikan secara berkeadilan dan rasional, sebab ternyata serapan dana pemilu itu (bagian) terbesar ada di tingkat KPU-RI,BAWASLU-RI, KPU Propinsi dan PANWASLU Propinsi sedangkan alokasi dana pemilu untuk PPDP, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sangat-sangat kecil, sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 perlu ditingkatkan lagi dengan besaran 60 sampai 100% ;

7. Pihak Pemerintah harus NETRAL, termasuk PNS dan tidak MENGINTERVENSI pihak Penyelenggara Pemilu/Pemilukada, meskipun Dana nya disiapkan oleh pemerintah atasnama Negara ;

8. TNI dan POLRI jangan terus "dipasung" hak konstitusionalnya, berilah mereka "hak memilih" dalam pemilu tahun 2014, supaya semakin demokratislah pemilu kita;

9. Oknum Penyelenggara Pemilu yang KORUPSI, langsung dipecat dan dipenjarakan, sedangkan oknum Pemerintah yang mengintervensi KPU dan Bawaslu disemua tingkatan, segera DIBEBASKAN dari jabatan dan diproses hukum. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP

C. Perkembangan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan selama 9 kali yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Amandemen ke-4 UUD 1945 tahun 2002, pilpres yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres pertama diadakan pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan pilkada juga dimasukkan sebagai rezim pemilu. Sekarang, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pilpres diadakan setiap 5 tahun sekali.

Asas pada Zaman Orde Baru dan Zaman Reformasi

Orde Baru

Asas "LUBER" yaitu :

Langsung: pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

Umum: pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

Bebas: pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Rahasia: suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Reformasi

Asas "Jurdil" yaitu :

Jujur: pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

Adil: perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Asal-usul Pemilu di Indonesia

Selama lima tahun pertama kemerdekaan bangsa Indonesia, sering diselenggarakan pemilu di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Pemilu ini untuk memilih memilih wakil-wakil daerah. Pemilu ini tidak demokratis karena pamong pro-Belanda mengintimidasi rakyat agar tidak memilih calon pro-Republiken. Selain itu selalu terjadi pula penangkapan aktivis politik Republiken dalam setiap pemilu.

PEMILU 1955

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini disebut Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu ini diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.

Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Pemilu DPR 29 September 1955.

Pemilu Konstituante 15 Desember 1955.

PEMILU 1977

Pemilu kedua diselenggarakan 5 Juli 1971. Para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Namun, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam Pemilu ini, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu terjadwal sekali dalam 5 tahun dan pesertanya hanyalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan karya. Keadaan ini membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer.

PEMILU 1999

Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.Lima besar Pemilu 1999 PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, dan PAN.

Walaupun PDIP meraih suara terbanyak, yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari PKB, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.