Makalah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya.

Makalah ini disusun berdasarkan hasil diskusi tentang Ancaman Ketahanan Nasional dengan Penggunaan Internet di zaman yang pesat akan teknologi ini.

Kehadiran globalisasi membawa pengaruh bagi kehidupan suatu bangsa. Pengaruh globalisasi dirasakan berbagai aspek kehidupan seperti kehidupan politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan budaya, pertahanan keamanan dan lain – lain yang mempengaruhi nilai nasional bangsa.

Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita maupun masyarakat.

                                                                             Cirebon,   Nopember 2011

                                                                                                       

 Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  .....................................................................................         

DAFTAR ISI .....................................................................................................       

BAB I      PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...............................................................  

B. Rumusan Masalah .........................................................................  

C. Tujuan Penulisan ...........................................................................  

D. Sistematika Penulisan  ..................................................................  

BAB II    PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi .................  

B. Bentuk-Bentuk Demokrasi ...........................................................  

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia ...........................................  

D. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia dan di Cina .......  

BAB III   PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................  

B. Daftar Pustaka ..............................................................................  

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

Apakah demokrasi itu? Apakah negara ini sudah demokrasi? Pertanyaan ini selalu menghinggapi bangsa Indonesia ketika kita bicara istilah demokrasi. Ada pandangan produk dan atribut yang berkaitan dengan demokrasi sebagai produk luar negeri. Negara Indonesia sendiri tidak memiliki kejelasan yang tepat tentang demokrasi itu sendiri. Jika melihat bentuk demokrasi dalam struktur pemerintahan Indonesia dari level negara, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan hampir dapat dipastikan di level ini demokrasi hanya sampai pada proses pembuatan kebijakan, sementara jika mencari demokrasi yang berupa ciri khas yang dapat mewakili bahwa Negara indonesia mempunyai diri demokrasi tersendiri itu dapat dilihat di level desa.

Bagaimana seperti ditulis almarhum Moh. Hatta bahwa,”Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki.” Dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang yang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. Gambaran dari tulisan almarhum ini tidak lain dari pola-pola demokrasi tradisional yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya tersebut.

B.       Rumusan Masalah

1.      Apakah pengertian demokrasi dan apa  prinsip-prinsip demokrasi?

2.      Apa bentuk-bentuk demokrasi?

3.      Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

4.      Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia jika di bandingkan dengan demokrasi di Cina?

C.      Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui pengertian demokrasi dan prinsip-prinsipnya

2.      Mengetahui bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia

3.      Mengetahui bagaiman pelaksanaan demokrasi di Indonesia

4.      Mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia jika dibandingkan dengan demokrasi di Cina

D.      Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan makalah ini terdiri dari hal – hal yang saling berkaitan antara bab I sampai dengan bab  III yang memuat beberapa isi sebagai berikut:

BAB I   Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan

BAB II  Pembahasan membahas tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia dan di Cina

BAB III   Kesimpulan dan daftar pustaka

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti memerintah atau “kratos”.

Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya : John Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Perancis), dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara. Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people). Ada dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu sebagai berikut :

a.  Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.

b.  Pengakuan hakikat dan martabat manusia HAM

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi".Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1.         Kedaulatan rakyat;

2.         Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

3.         Kekuasaan mayoritas;

4.         Hak-hak minoritas;

5.         Jaminan hak asasi manusia;

6.         Pemilihan yang bebas dan jujur;

7.         Persamaan di depan hukum;

8.         Proses hukum yang wajar;

9.         Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

10.     Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

11.     Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

B.   Bentuk-Bentuk Demokrasi

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan

1.     Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

2.     Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

C.   Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisi formal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dari sisi material, demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.
c. Kebebasan yang bertanggung jawab.
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

1)          Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

•   Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP  

            berubah menjadi lembaga legislatif.

•  Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan                         

    Partai Politik.

•   Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan 

    sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

2)   Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

a)    Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.
Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

• Dominannya partai politik

• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah

• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

• Bubarkan konstituante

• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950

• Pembentukan MPRS dan DPAS

b)    Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

1. Dominasi Presiden

2. Terbatasnya peran partai politik

3. Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

1.    Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan

2.    Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR

3.    Jaminan HAM lemah

4.    Terjadi sentralisasi kekuasaan

5.    Terbatasnya peranan pers

6.    Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok  Timur)
Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

c)    Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

1.    Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

2.    Rekrutmen politik yang tertutup

3.    Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

4.    Pengakuan HAM yang terbatas

5.    Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru:

1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )

2. Terjadinya krisis politik

3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba

4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden

     Soeharto untuk turun jadi Presiden

5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

d)    Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi

2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum

3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN

4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI

5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

D.   Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia dan di Cina

No.	Penyelenggaraan Pemerintahan	Negara
		Indonesia	Cina
1.	Sistem Pemerintahan	sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power (Trias Politica), dan menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power)	Sistem pemerintahan Cina adalah sistem komunis.
2.	Pokok-pokok Sistem Pemerintahan	a.    Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas b.   Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. c.    Kepala negara dan kepala pemerintahan  adalah presiden. d.   Presiden dan wakilnya dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Namun pada pemilu tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 2004 – 2009. e.    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.	a.    Bentuk negara adalah kesatuan b.   Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis c.    Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. d.   Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai).  Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional e.    Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina

BAB III

KESIMPULAN

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dri rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin.

Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja.

Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud.